Narapidana Jalani Asimilasi dan Integrasi di Rumah

Padang, INFO_PAS - Dua orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Padang menghirup udara bebas, Kamis, (11/2) melalui Program Asimilasi dan Integrasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 dilingkungan LPP Padang.
 
Program Asimilasi ini akan menjadi evaluasi bagi pembebasan bersyarat. Selama masa asimilasi, WBP diharapkan selalu berada di rumah dan tidak bepergian serta akan mendapatkan monitoring dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Padang. 
 
Mereka pun mengungkapkan kebahagiaannya atas asimilasi di rumah yang diterimanya. “Kami mengucapkan rasa syukur atas program asimilasi di rumah yang diberikan dan kami tidak dibebankan atau dipungut biaya apa pun,” ujarnya. (dl)

Tekan Penyebaran Covid-19, Lapas Perempuan Padang Kembali Bebaskan Napi Melalui Asimilasi

Padang, INFO_PAS - Dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIB Padang akhirnya kembali melakukan pengeluaran dan pembebasan terhadap 4 orang narapidana melalui Asimilasi dan Integrasi, Kamis (4/2).
 
Pembebasan ini didasari oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat serta kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang merupakan penyempurnaan dari Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi.
 
Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Kasi Binapigiatja), Yulidasni, didampingi Kasubsi Registrasi Lapas Perempuan Padang, menyampaikan bahwa ada 4 orang narapidana yang dibebaskan melalui Asimilasi pada tahap awal tahun 2021, namun akan ada penambahan dalam waktu dekat.
 
 
"Ada 4 orang narapidana yang bebas Asimilasi tahap awal di tahun 2021, namun ini akan ada penambahan lagi dalam waktu dekat", ujar Yulidasni.
 
Beliau juga mengungkapkan bahwa dalam pembebasan ini pihaknya tidak meminta biaya apapun kepada narapida yang dibebaskan. Hal tersebut makin diperkuat dengan pengakuan dari salah satu narapidana yang dibebaskan yaitu Febri Anisa. Ia mengatakan bahwa saat pembebasan dirinya tanpa dipungut biaya apapun oleh pihak Lapas Perempuan Padang. "Saya bebas asimilasi hari ini dan tanpa dipungut biaya apapun", tegas Febri. (dl)

Cegah Korupsi, Lapas Perempuan Padang Minta Bantuan Warga Binaan

Padang, INFO_PAS -Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Perempuan Kelas IIB Padang, Widiarti, beserta pejabat struktural dan staf registrasi memberikan arahan serta penguatan kepada seluruh warga binaan Lapas Perempuan Padang di Aula Bimbingan Kerja, Senin (1/2).
 
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB ini merupakan arahan perdana Kalapas kepada warga binaan di tahun 2021 ini. Hal ini dilakukan guna menciptakan suasana kondusif di Lapas Perempuan Padang. Selain itu juga untuk menepis berbagai opini negatif yang beredar.
 
Dalam arahannya, Kalapas mengajak warga binaan agar Lapas Perempuan Padang bisa bebas dari Handphone, Pungli dan Narkoba (HALINAR) serta agar bisa bekerjasama mewujudkan Lapas Perempuan Padang menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Lapas Perempuan Padang kini sedang dalam perjalanan menuju WBK dan WBBM, untuk itu kami mohon kerjasamanya dari rekan-rekan warga binaan semua," ujar Widiarti.
 
Tak hanya itu, warga binaan juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aduan mereka selama menjalani masa pidana. Terlihat sangat antusias, banyak dari mereka yang bertanya tentang layanan integrasi bagi warga binaan seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), maupun Asimilasi. Petugas pun menanggapi satu persatu pertanyaan yang disampaikan oleh warga binaan.
Diakhir kegiatan, Kalapas menyampaikan harapannya agar warga binaan tidak ragu untuk menyampaikan aduannya terkait pelayanan yang ada. "Kami juga berharap agar rekan-rekan jangan sungkan jika ada pengaduan terkait pelayanan kami dan jangan takut untuk melapor jika ada oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang melanggar tata tertib," tegas Widiarti menutup arahan. (dl)
 

Menu